WARGA KALIJODO BERTAHAN, AHOK TAK HENTIKAN PEMBONGKARAN

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang bertahan di kawasan Kalijodo tidak akan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membatalkan rencana penertiban.

Pemerintah Provinsi DKI pernah menghadapi hal serupa saat melakukan penertiban bangunan liar di Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat, Mei 2015.

“Dulu di Pinangsia juga warga (bertahan) pakai tenda," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 29 Februari 2016.

Ahok mengatakan, warga baru akan diusir setelah tindakan penertiban selesai. Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di atas lahan yang baru saja ditertibkan itu. DKI tidak akan bisa melakukan pembangunan jika warga tetap bertahan. "Selama kami kerjakan taman nanti, ya akan kami usir."

Sebelumnya, kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution mengatakan, sebanyak 66 Kepala Keluarga (KK) akan tetap bertahan di Kalijodo hari ini. Mereka VF1`menolak pembongkaran yang dilakukan Pemprov DKI. Warga merasa pemerintah tidak berhak membongkar bangunan karena mereka selalu membayar pajak selama tinggal di sana.

ANALISIS :

1.    Penalaran Deduktif :

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang bertahan di kawasan Kalijodo tidak akan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membatalkan rencana penertiban (UMUM).

Pemerintah Provinsi DKI pernah menghadapi hal serupa saat melakukan penertiban bangunan liar di Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat, Mei 2015 (KHUSUS).

"Dulu di Pinangsia juga warga (bertahan) pakai tenda," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 29 Februari 2016 (KHUSUS).

2.    Penalaran Induktif :

"Dulu di Pinangsia juga warga (bertahan) pakai tenda," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 29 Februari 2016 (KHUSUS).

Pemerintah Provinsi DKI pernah menghadapi hal serupa saat melakukan penertiban bangunan liar di Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat, Mei 2015 (KHUSUS).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang bertahan di kawasan Kalijodo tidak akan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membatalkan rencana penertiban (UMUM).

3.    Proposisi :

Pemerintah Provinsi DKI pernah menghadapi hal serupa saat melakukan penertiban bangunan liar di Kelurahan Pinangsia, Jakarta Barat, Mei 2015.

4.    Implikasi :

Warga merasa pemerintah tidak berhak membongkar bangunan karena mereka selalu membayar pajak selama tinggal di sana.

5.    Infrensi :

Ahok mengatakan, warga baru akan diusir setelah tindakan penertiban selesai.

Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di atas lahan yang baru saja ditertibkan itu.

DKI tidak akan bisa melakukan pembangunan jika warga tetap bertahan. "Selama kami kerjakan taman nanti, ya akan kami usir."

SUMBER :

http://metro.news.viva.co.id/news/read/741584-warga-kalijodo-bertahan--ahok-tak-hentikan-pembongkaran

m.tempo.co